Sejarah Berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat: Dari Palihan Nagari hingga Lahirnya Pusat Kebudayaan Jawa yang Lestari.
Bagi keluarga besar Perkumpulan Brayat Ageng Jogjakarta Riau (PRAJA RIAU), memahami sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan bagian dari upaya merawat memori kolektif, memperkuat identitas budaya, serta menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus.
SEJARAH- BUDAYA
PRAJA RIAU
7/1/20265 min read
Oleh: Mulyono Widiarta, S.T. (Inisiator/Pendiri)
Badan Publikasi dan Hubungan Masyarakat
Perkumpulan Brayat Ageng Jogjakarta Riau (PRAJA RIAU)
Pendahuluan
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan salah satu institusi budaya dan pemerintahan tradisional yang memiliki peranan sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Berdirinya Kasultanan ini bukan sekadar hasil pembagian wilayah Kerajaan Mataram Islam, melainkan merupakan tonggak lahirnya sebuah pusat pemerintahan, kebudayaan, dan peradaban Jawa yang hingga kini tetap hidup serta menjadi bagian penting dari identitas nasional Indonesia.
Lebih dari dua setengah abad sejak berdirinya pada tahun 1755, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terus menjaga keluhuran adat, nilai-nilai kepemimpinan, filosofi hidup Jawa, serta menjadi benteng pelestarian budaya Nusantara. Perjalanan sejarahnya memperlihatkan kemampuan masyarakat Jawa dalam mempertahankan jati diri di tengah dinamika politik kolonial, perubahan zaman, hingga bergabung secara utuh ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagi keluarga besar Perkumpulan Brayat Ageng Jogjakarta Riau (PRAJA RIAU), memahami sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan bagian dari upaya merawat memori kolektif, memperkuat identitas budaya, serta menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus.
Kerajaan Mataram Islam: Awal Lahirnya Kasultanan Yogyakarta
Sejarah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berakar pada kejayaan Kerajaan Mataram Islam, kerajaan besar yang berkembang di Jawa bagian tengah sejak akhir abad ke-16.
Pusat pemerintahan Mataram berpindah beberapa kali mengikuti dinamika politik dan keamanan, dimulai dari Kotagede, kemudian Kerta, Plered, Kartasura, hingga akhirnya Surakarta.
Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil mempersatukan sebagian besar wilayah Jawa di bawah satu pemerintahan. Namun memasuki abad ke-18, kekuatan kerajaan mulai melemah akibat berbagai faktor, antara lain:
Persaingan internal keluarga kerajaan.
Perebutan kekuasaan antarpangeran.
Campur tangan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Kompeni Belanda.
Tekanan politik dan ekonomi dari pemerintah kolonial.
Intervensi VOC semakin memperburuk stabilitas kerajaan. Salah satu tokoh yang menentang dominasi tersebut adalah Pangeran Mangkubumi, adik Susuhunan Pakubuwono II, yang menolak kebijakan VOC dan memilih mengangkat senjata demi mempertahankan kedaulatan Mataram.
Perjuangan Pangeran Mangkubumi kemudian didukung oleh sejumlah bangsawan dan rakyat yang menghendaki kemerdekaan dari pengaruh kolonial.
Perjanjian Giyanti: Palihan Nagari Mataram
Setelah berlangsung perang yang berkepanjangan, VOC memprakarsai sebuah perundingan yang menghasilkan Perjanjian Giyanti (Palihan Nagari) pada:
13 Februari 1755
Kamis Kliwon, 12 Rabiulakhir 1680 Tahun Jawa
Perjanjian tersebut menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Jawa karena menetapkan pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua kerajaan yang berdaulat, yaitu:
Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dipimpin oleh Susuhunan Pakubuwono III.
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono I.
Meskipun lahir melalui sebuah perjanjian politik, berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hasil kompromi kolonial. Di balik peristiwa tersebut terdapat semangat mempertahankan martabat, legitimasi, dan keberlanjutan warisan Mataram sebagai kerajaan yang berdaulat.
Perjanjian Jatisari: Meletakkan Identitas Budaya Yogyakarta
Dua hari setelah Perjanjian Giyanti, tepatnya pada 15 Februari 1755, berlangsung pertemuan bersejarah antara Sultan Hamengku Buwono I dan Susuhunan Pakubuwono III di Lebak, Jatisari.
Pertemuan ini melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Jatisari, yaitu kesepakatan mengenai pembentukan identitas budaya masing-masing kerajaan.
Pokok-pokok yang dibahas meliputi:
Tata busana kerajaan.
Adat istiadat.
Bahasa dan tata krama.
Musik gamelan.
Tari-tarian.
Tata upacara adat.
Simbol-simbol kebesaran kerajaan.
Dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono I memilih mempertahankan tradisi asli Mataram, sedangkan Kasunanan Surakarta mengembangkan berbagai inovasi budaya baru.
Perjanjian inilah yang kemudian menjadi titik awal lahirnya karakter budaya Yogyakarta yang dikenal teguh memegang tradisi, namun tetap terbuka terhadap perkembangan zaman.
Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat
Tanggal 13 Maret 1755 merupakan hari yang sangat bersejarah karena diperingati sebagai Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu hari berdirinya secara resmi Kasultanan Yogyakarta.
Pada hari tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono I memproklamasikan berdirinya pemerintahan baru yang berlandaskan nilai-nilai Mataram.
Sejak saat itu, Yogyakarta berkembang menjadi pusat pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, kesenian, serta kehidupan spiritual masyarakat Jawa.
Pembangunan Keraton Yogyakarta
Sebagai pusat pemerintahan yang baru, Sultan Hamengku Buwono I memulai pembangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada 9 Oktober 1755.
Keraton dibangun bukan sekadar sebagai istana raja, tetapi sebagai pusat kosmologi Jawa yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.
Selama proses pembangunan berlangsung, Sultan beserta keluarga menetap di Pesanggrahan Ambarketawang.
Setelah hampir satu tahun pembangunan selesai, pada 7 Oktober 1756 (Kamis Pahing, 13 Sura 1682 Tahun Jawa), Sri Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarga dan para abdi dalem secara resmi memasuki Keraton Yogyakarta.
Peristiwa tersebut dikenang melalui Sengkalan Memet "Dwi Naga Rasa Tunggal" dan "Dwi Naga Rasa Wani", yang memiliki makna filosofis tentang persatuan, keberanian, dan tekad membangun pemerintahan yang kokoh.
Masa Kolonial dan Berdirinya Kadipaten Pakualaman
Memasuki abad ke-19, Kasultanan Yogyakarta kembali menghadapi tekanan dari kekuatan kolonial.
Pada 20 Juni 1812, pasukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil menyerbu Keraton Yogyakarta. Peristiwa ini menjadi salah satu masa paling sulit dalam sejarah Kasultanan.
Sri Sultan Hamengku Buwono II dipaksa turun takhta, sementara penggantinya, Sri Sultan Hamengku Buwono III, harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaan kepada Pangeran Notokusumo, putra Sri Sultan Hamengku Buwono I.
Sebagai bentuk penghargaan atas dukungannya kepada pemerintah Inggris, Pangeran Notokusumo diangkat menjadi Adipati Paku Alam I.
Pada 17 Maret 1813, berdirilah Kadipaten Pakualaman, sebuah wilayah otonom yang kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX segera menyatakan dukungan penuh terhadap negara yang baru berdiri.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui Amanat 5 September 1945, yang ditandatangani bersama Sri Paduka Paku Alam VIII, berisi pernyataan bahwa Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia.
Sikap kenegarawanan ini mendapat penghargaan dari Presiden Ir. Soekarno, yang menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII sebagai pemimpin pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Peran Yogyakarta semakin penting ketika kota ini menjadi Ibu Kota Republik Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan (1946–1949), sekaligus menjadi benteng perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Status keistimewaan tersebut kemudian memperoleh landasan hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengakui peran historis, budaya, tata pemerintahan, pertanahan, kelembagaan, serta pelestarian nilai-nilai budaya Yogyakarta.
Warisan Budaya yang Tetap Hidup
Hingga saat ini, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tetap menjadi pusat pelestarian budaya Jawa yang memiliki pengaruh besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Berbagai warisan budaya yang terus dilestarikan antara lain:
Tata nilai dan falsafah kehidupan Jawa.
Bahasa dan sastra Jawa.
Upacara adat keraton.
Wayang kulit.
Gamelan.
Tari klasik Yogyakarta.
Batik motif khas keraton.
Arsitektur tradisional Jawa.
Tata krama (unggah-ungguh) dan etika sosial.
Nilai-nilai kepemimpinan berbasis Hamemayu Hayuning Bawana, yaitu filosofi menjaga keharmonisan manusia, alam, dan kehidupan.
Warisan tersebut menjadikan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bukan hanya sebagai simbol sejarah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan budaya yang terus memberi inspirasi bagi bangsa Indonesia.
Penutup
Berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah peradaban Jawa dan Indonesia. Berawal dari dinamika politik Kerajaan Mataram Islam, lahirnya Kasultanan Yogyakarta melalui Perjanjian Giyanti tidak hanya menandai pembentukan sebuah kerajaan baru, tetapi juga menjadi awal berkembangnya pusat kebudayaan Jawa yang tetap lestari hingga kini.
Selama lebih dari 270 tahun, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat telah menunjukkan perannya sebagai penjaga tradisi, pengembang seni dan budaya, serta mitra strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ketika Republik Indonesia lahir, Kasultanan Yogyakarta membuktikan komitmennya dengan memberikan dukungan tanpa syarat kepada negara yang baru merdeka, sebuah keputusan bersejarah yang memperkokoh persatuan nasional.
Bagi keluarga besar Perkumpulan Brayat Ageng Jogjakarta Riau (PRAJA RIAU), sejarah ini merupakan sumber inspirasi untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur budaya Jawa, seperti guyub rukun, tepa salira, andhap asor, serta semangat Hamemayu Hayuning Bawana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sebagaimana dawuh luhur Jawa:
"Sangkan Paraning Dumadi, Hamemayu Hayuning Bawana."
Manusia hendaknya selalu mengingat asal dan tujuan hidupnya, serta mengabdikan diri untuk menjaga keindahan, keseimbangan, dan kemaslahatan alam semesta.
Referensi Akademik
M.C. Ricklefs. A History of Modern Indonesia Since c.1200. Stanford University Press.
Peter Carey. The Power of Prophecy: Prince Diponegoro and the End of an Old Order in Java.
Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa. Balai Pustaka.
Soekmono. Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia. Kanisius.
Purwadi. Sejarah Raja-Raja Jawa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Arsip dan publikasi resmi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengenai Hadeging Nagari, Perjanjian Giyanti, dan sejarah Kasultanan.
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Kemendikbudristek.
Media Center Perkumpulan Brayat Ageng Jogjakarta Riau (www.prajariau.org).